Sambut Hari Santri Nasional, Ansor Gelar Diskusi Publik

Peserta berfoto bersama selepas Diskusi Publik menyambut Hari Santri Nasional

D

alam rangka menyongsong penetapan Hari Santri Nasional (HSN) tanggal 22 Oktober 2015, PAC GP Ansor empat kecamatan yakni, Wonopringgo, Buaran, Kedungwuni dan Kajen menggelar diskusi publik dengan mengangkat tema "Menafsir Ulang Fatwa Resolusi Jihad 1945, Santri Cerdas Era Sosial Media".

Diskusi yang selenggarakan di Aula Kantor MWC NU Wonopringgo pada Rabu, 21 Oktober 2015 kemarin menghadirkan M. Ziaul Haq dari Lakpesdam NU Kabupaten Pekalongan sebagai Keynote Speaker dengan panelis antara lain M. Isbiq Syattho', M.S.I (Ketua PAC Buaran), M. Azmi Fahmi, S.Ag. (PAC Kedungwuni) dan M. Syaikhul Alim, S.Ag.,M.S.I (Ketua PAC Kajen) dengan moderator M. Kafabihi, S.H.I (Ketua PAC Wonopringgo).

Diskusi yang dihadiri puluhan kader Gerakan Pemuda Ansor itu berlangsung cukup hangat meski dengan suasana yang tidak formal. Diskusi ini menjadi ajang Refleksi kader ansor yang memunculkan beberapa gagasan dan pemikiran antara lain:

1.        Kader Ansor menyambut dengan baik penetapan Hari Santri Nasional oleh Presiden Jokowi melalui Keppres Nomor 22 Tahun 2015 sebagai bentuk apresiasi Pemerintah terhadap jasa, peran, dan kontribusi santri terhadap bangsa dan negara.

2.        Resolusi Jihad NU sebagai fakta sejarah yang selama ini diabaikan adalah momen yang amat penting dalam episode perjalanan sejarah Indonesia karena dari peristiwa inilah pecah pertempuran 10 Nopember yang monumental.

3.        Penetapan Hari Santri Nasional di satu sisi patut disyukuri, namun di sisi lain membawa tanggung jawab yang tidak ringan yakni bagaimana setiap pribadi kita bisa menjiwai karakter santri sehingga mampu menjadi laku keseharian. Santri tidaklah bermakna hanya mereka yang pernah "mondok" di Pesantren. Momentum Hari Santri semestinyajuga  menjadi upaya afirmasi kalangan santri dan dunia pesantren yang selama ini nyaris tak tersentuh program pemerintah.  

4.        Resolusi Jihad NU perlu dimaknai dan ditarsirkan secara kontekstual. Sesuai dengan makna jihad itu sendiri sebagai upaya yang sungguh-sungguh untuk mencapai sesuatu. GP Ansor semestinya lebih menunjukkan peran kontribusi dan keberpihakan terhadap kepentingan umum dan masyarakat. Ansor semestinya hadir menjawab kebutuhan sosial, bukan hanya sekedar kumpul-kumpul tak bermakna. Medan jihad bagi Ansor terbuka lebar. Persoalan ketidakadilan sosial ekonomi sampai dengan isu lingkungan perlu mendapatkan perhatian serius.

Jokowi Tanda Tangani Keppres 22 Oktober Jadi Hari Santri

Presiden Joko Widodo telah menandatangani Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 2015 tentang penetapan 22 Oktober sebagai Hari Santri Nasional. Keppres tersebut ditandatangani Jokowi pada Kamis (15/10/2015) hari ini.
"Menetapkan Hari Santri, yaitu pada 22 Oktober," kata Sekretaris Kabinet Pramono Anung di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis sore.
Pramono menegaskan, 22 Oktober tidak menjadi hari libur meski telah ditetapkan sebagai Hari Santri Nasional. "Dengan keputusan ini, 22 Oktober jadi Hari Santri dan bukan libur nasional," ucapnya.

Pada kesempatan sebelumnya, Pramono menyatakan bahwa akan dihelat peringatan Hari Santri di DKI Jakarta. Ia mengungkapkan, ditetapkannya 22 Oktober sebagai Hari Santri merupakan usulan dari internal kabinet dan pihak eksternal yang terkait.
Saat mengikuti kampanye Pemilu Presiden 2014, Jokowi menyampaikan janjinya untuk menetapkan satu hari sebagai Hari Santri Nasional. Namun, ketika itu, Jokowi mengusulkan tanggal 1 Muharam sebagai Hari Santri Nasional.
Sementara itu, menurut PBNU, tanggal yang tepat dijadikan Hari Santri Nasional bukanlah 1 Muharam, melainkan pada 22 Oktober. Pada tanggal itu, perjuangan santri dalam merebut kemerdekaan tampak menonjol.
Menurut Ketua Umum PBNU Said Aqil Siradj, 22 Oktober 1945 merupakan tanggal ketika Kiai Hasyim Asy'ari mengumumkan fatwanya yang disebut sebagai Resolusi Jihad.
Resolusi Jihad yang lahir melalui musyawarah ratusan kiai dari berbagai daerah tersebut merespons agresi Belanda kedua. Resolusi itu memuat seruan bahwa setiap Muslim wajib memerangi penjajah. Para pejuang yang gugur dalam peperangan melawan penjajah pun dianggap mati syahid.
Sementara itu, mereka yang membela penjajah dianggap patut dihukum mati. Said juga menyampaikan bahwa dengan atau tanpa persetujuan pemerintah, PBNU akan tetap merayakan 22 Oktober sebagai Hari Santri Nasional. PBNU telah merencanakan sejumlah acara dalam rangka perayaan Hari Santri tersebut.
"Ada pengakuan resmi negara atau tidak, agenda memperingati Resolusi Jihad akan berjalan dan kita harapkan pemerintah putuskan itu Hari Santri Nasional. Kalau tidak keburu waktunya, butuh analisis, rapat di Istana, kita tetap akan mengadakan peringatan yang memperingati Resolusi Jihad tanggal 22 Oktober," tutur Said.

Pendidikan Bela Negara Ala Banser

Ketua PAC GP Ansor  dan Kasatkoryon Kajen Berpose bersama peserta Diklatsar Banser Kajen

Menyongsong Program Bela Negara yang akan dicanangkan oleh Kementerian Pertahanan, Barisan Ansor Serba Guna Satkoryon Kajen bekerja sama dengan Satkoryon Karanganyar menggelar Pendidikan dan Latihan Dasar (Diklatsar) Banser pada tanggal 15 sampai dengan 18 Oktober 2015 bertempat di Lapangan Desa Karanggondang Kecamatan Karanganyar.

Sebagaimana berita yang santer di media massa yang memunculkan pro dan kontra bahwa Kementerian Pertahanan sebagaimana disampaikan Menhan Jenderal (Purn) Ryamizard Ryacudu berencana memprogramkan Bela Negara. 

Bagi Barisan Ansor Serba Guna, Bela Negara telah menjadi urat nadi dan nafas keseharian setiap anggota Banser. untuk itu Banser Satkoryon Kajen menyambut baik program tersebut. Bela Negara adalah manifestasi dari cinta tanah air yang sesuai dengan ajaran Rasulullah yakni "Hubbul wathon minal iman" yang artinya Cinta tanah air adalah sebagian dari iman. Seseorang yang cinta tanah airnya dipastikan akan terpanggil untuk membela negaranya. 

Dalam catatan sejarah kalangan muslim pesantren sebagai embrio Nahdlatul 'Ulama  telah menunjukkan kontribusi dan peran nyata dalam menggalang perjuangan mengusir penjajah. Bahkan melalui Resolusi Jihad yang dikobarkan oleh Hadlratusy Syaikh KH. Hasyim Asy'ari mampu membakar semangat perjuangan untuk merebut kemerdekaan.

Adanya sebagian kalangan yang menolak keras program ini justru perlu dipertanyakan sikap nasionalismenya. Kenapa program ini serta merta harus ditolak. Padahal pemerintah sendiri belum menyampaikan konsepnya dan baru melempar ide program.  

Ansor Kajen Gelar Bimtek Administrasi Kesekretariatan

PAC GP Ansor Kecamatan Kajen baru-baru ini menggelar Rapat Koordinasi Anak Cabang dan Bimbingan Teknis Administrasi Kesekretariatan GP Ansor (Rakorancab dan Bimtek). Kegiatan ini merupakan tindak lanjut atau follow up dari kegiatan serupa yang telah dilselenggarakan PC GP Ansor Kabupaten Pekalongan.

Tujuan Rakorancab dan Bimtek Administrasi Kesekretariatan ini adalah dalam rangka mendorong tertib administrasi organisasi sebagai langkah penguatan organisasi terutama untuk pengurus Pimpinan ranting GP Ansor yang baru saja terbentuk sehingga bisa mengenal tertib administrasi dan menerapkannya untuk mendukung roda organisasi.

sebagaimana diketahui Pimpinan Pusat GP Ansor telah menerapkan akreditasi Organisasi untuk proses Konferensi ataupun Kongres, sehingga tidak serta merta Pengurus Ansor di setiap level kepengurusan mempunyai hak suara baik di konferensi maupun kongres, tetapi hanya kepengurusan yang memenuhi syarat dan standart yang telah ditetapkan saja yang memiliki hak suara. bahkan bagi kepengurusan yang aktif akan mendapatkan reward dengan diberikan hak suara lebih. adanya sistem akreditasi ini sangat baik untuk mendorong keaktifan organisasi di semua tingkatan.

Kegiatan Bimtek Administrasi Kesekretariatan ini diikuti seluruh Pengurus Pimpinan Ranting se-Kecamatan kajen yang masing-masing mengutus tiga personel, Ketua, sekretaris dan satkorpok/kel banser.